Bos IMF Tidak Berkunjung Untuk Menawarkan Pinjaman, Kata Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Joko "Jokowi" Widodo (kiri) dan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Madeleine Odette Lagarde (kanan) berbicara dengan wartawan saat berkunjung ke Rumah Sakit Pertamina di Jakarta Selatan pada 26 Februari. (JP / Anton Hermansyah)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kunjungan direktur pengelola Dana Moneter Internasional Christine Lagarde ke Indonesia tidak menawarkan pinjaman, namun untuk mempersiapkan pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada bulan Oktober.

"Banyak netizens bertanya kepada saya apakah kunjungan Lagarde adalah menawarkan pinjaman ke Indonesia. Saya bilang tidak, "kata Sri Mulyani di Jakarta pada hari Selasa seperti dikutip kompas.com, menambahkan bahwa Lagarde hanya berkunjung untuk memantau kemajuan persiapan pertemuan tahunan Kelompok Bank Dunia IMF.

Selama berada di Jakarta, Largade juga berbicara di Pertemuan Tahunan Tingkat Tinggi 2018, bertemu dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan mengunjungi sebuah rumah sakit dan sebuah pasar, didampingi oleh Presiden.

Dalam pertemuan dengan Lagarde, Presiden Jokowi menginformasikan kepadanya tentang kemajuan negara tersebut di sektor ekonomi.

Sementara Lagarde memuji fondasi ekonomi Indonesia yang kuat, namun dia menekankan pentingnya reformasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia juga menekankan pentingnya belanja pemerintah yang bertanggung jawab, tidak hanya dalam membiayai proyek infrastruktur, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat posisi Indonesia dalam mengekspor lebih banyak produk bernilai tambah. (bbn)

Bandara Lepas Pantai di Utara Bali Tidak Mendesak: Menteri

Pemerintah pusat tidak akan memprioritaskan pengembangan bandara lepas pantai di utara Bali seperti yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dengan mengatakan bahwa proyek semacam itu tidak mendesak, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dia menekankan, bagaimanapun, bahwa pemerintah pusat siap untuk mengembangkan landasan pacu kedua di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di bagian selatan pulau resor.

"Kami lebih memilih memberdayakan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang ada," kata Budi di Jakarta, Ahad seperti dilansir kompas.com.

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa kementerian tersebut sedang melakukan penelitian terhadap proposal yang dibuat oleh pemerintah Bali melalui PT Pandara International Bali Utara (BIBU) Panji Sakti, yang mendapat dukungan dari investor Kanada.

Direktur Utama BIBU I Made Mangku mengatakan bahwa perusahaan tersebut lebih memilih untuk mengembangkan bandara lepas pantai karena rencana awal sebuah bandar udara akan mengorbankan 33 kuil Hindu, 121 lokasi bersejarah, jalan, tempat tinggal dan sawah produktif.

Made menjelaskan lebih lanjut bahwa Gubernur Bali Mangku Pastika telah melarang penggunaan lahan produktif, kuil Hindu atau situs sejarah untuk pengembangan bandara baru. (bbn)